Press "Enter" to skip to content
Ilustrasi layanan publik di Jakarta (Foto. Pixabay)

Kemendagri Dorong Layanan Publik yang Cerdas dengan Teknologi Nutanix

Pemerintah telah menerbitkan regulasi Satu Data Indonesia untuk mengintegrasikan layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah guna mempercepat layanan pemerintah yang lebih cerdas. Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) lalu mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan di seluruh Indonesia.

Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem di Kemendagri, kementerian juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.

“Tata kelola data sangat penting bagi kami dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan untuk menarik data secara cepat dan akurat,” kata Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, dalam keterangannya.

“Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang sasarannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Asmawa Tosepu.

Tantangan: Mengeliminasi silo dan memanfaatkan platform sentral
Lingkungan sebelumnya bersifat silo dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan berton-ton skema dan metadata. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu mengukur skalanya secara efektif.

Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Team TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.

Ketika Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang, sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.

“Setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), kami bisa memecahkan banyak persoalan yang tadinya kami rasa tidak bisa diselesaikan. Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit. Kami kini memiliki standarisasi data dan interoperabilitas antar daerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini. Dan kemampuan untuk melihat secara lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik,” papar Asmawa Tosepu.

Hasil Akhir: Good Government, Dibangun dari Good Data Governance
Kemendagri menyadari bahwa mereka membutuhkan platform yang bisa menangani setiap aspek pengumpulan dan manajemen big data untuk meningkatkan performa dan mendukung Satu Data Indonesia. Mereka juga membutuhkan penggunaan teknologi big data yang efektif untuk menganalisa volume, kecepatan, dan jenis data yang terus tumbuh agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.

Nutanix Cloud Platform membantu team TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apa saja. Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting: mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi. Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.

Performa yang Lebih Baik dan Akurasi Data
Asmawa Tosepu menambahkan, dengan Nutanix yang mendukung core database engine, Kemendagri telah mengatasi tantangan pada puncak manajemen data atau bagian apapun yang terkait. “Performa database setidaknya 50% lebih baik dan dengan mudah bisa melakukan scale up dengan menambahkan node, jika dibutuhkan,” ujar dia.

Kini, Nutanix adalah bagian penting dari dari IT blueprint yang strategis di Kemendagri. Setelah diterapkan, solusi Nutanix bisa mengelola puncak response time di sistem dengan mudah. Keuntungan utama dari migrasi Nutanix ini adalah efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam manajemen. Secara keseluruhan, Nutanix telah membantu team mencapai sekitar 40% penghematan biaya operasional.

Manajemen terpusat dari Nutanix Prism merupakan faktor yang esensial dalam membuat workflow lebih mudah bagi team TI. “Nutanix mempercepat end-to-end workflow di SIPD setidaknya dua kali lipat, menghasilkan penghematan waktu yang besar bagi team kami. Mereka bisa lebih fokus pada urusan-urusan bisnis yang lebih penting, alih-alih sibuk melakukan maintenance sehari-hari,” kata Asmawa memungkas.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.
%d blogger menyukai ini: